Akhirnya GARUDA Diselamatkan Dengan Opsi Berikut Ini

Kondisi PT Garuda Indonesia Tbk yang terlilit hutang hingga Rp139 triliun hingga terancam bangkrut membuat Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia telah menyusun beberapa langkah strategi penyelamatan.

Melansir laporan itu, agar selamat, Garuda Indonesia akan melakukan restrukturisasi utang melalui perpanjangan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama 60 hari untuk memberi waktu perusahaan membahas rencana perdamaian dan voting PKPU.

Secara rinci, skema restrukturisasi utang akan mencakup pelunasan utang pajak, utang karyawan dan keuntungan karyawan atau employee benefits, pembayaran secara bertahap pajak setelah dikurangi tax loss carryforward yang timbul dari pembatalan pemasukan utang atau debt income, pelunasan aset pembiayaan, dan pelunasan utang lainnya kepada Himbara, Bank Swasta, AirNav dan pihak ketiga lainnya.

Ada pula pembayaran yang dilakukan kepada lessor pesawat, manufacturer dan vendor lainnya sebesar Rp225 juta yang akan dibayar secara pro-rata ekuitas. Vendor di luar itu akan dibayarkan Rp255 juta secara bertahap.

Lebih lanjut, Garuda Indonesia akan menjalankan rencana bisnis atau business plan berupa optimalisasi rute penerbangan dan jumlah pesawat. Perusahaan akan meningkatkan pendapatan kargo dan produk-produk layanan tambahan.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk membutuhkan dana sekitar US$ 936 juta atau sekitar Rp 13,38 triliun untuk beroperasi.

Seperti dikutip detikcom, Senin (25/4/2022), kebutuhan dana US$ 936 juta itu terdiri dari US$ 527 juta atau Rp 7,5 triliun yang merupakan dana minimal bagi Garuda agar bisa kembali beroperasi dengan sehat.

Porsi ini diharapkan berasal pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas Garuda Indonesia. Dana tersebut diambil dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan akan digunakan antara lain untuk kas minimum, biaya restrukturisasi, biaya restorasi dan sewa pesawat.

Baca  POWR : Harga Wajar POWR 2022, UNDERVALUE & Analisa Opini Kenapa POWR Susah Naik

Kemudian, sisanya US$ 409 juta ialah porsi pengembangan yang akan digunakan untuk pembayaran pajak, utang karyawan hingga pembayaran utang pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Namun demikian, PMN tersebut akan dicairkan jika Garuda berhasil mencapai kesepakatan damai dengan kreditur dalam PKPU.

Terbaru, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, juga turut menawarkan opsi penyelamatan lain, yaitu berupa pembayaran sebesar 20 hingga 25 persen dari total utang demi mengurangi sebagian beban perusahaan.

Sedangkan opsi lain adalah kesepakatan konversi utang menjadi saham yang bakal diambilkan dari porsi saham GIAA milik pemerintah. Meski, belum diketahui pasti seberapa banyak utang yang bakal di’tukar guling’ dengan saham GIAA, termasuk juga berapa persen kepemilikan yang bakal rela dilepas oleh pemerintah kepada pihak lessor dan vendor GIAA.

Panja meminta Kementerian BUMN terus melakukan koordinasi dengan Komite Privatisasi Pemerintah dan Kementerian/Lembaga terkait program privatisasi yang akan dilakukan selama kepemilikan negara minimal 51%.

Panja turut meminta Garuda bersama-sama dengan Kementerian BUMN untuk melaporkan secara berkala progres penyelamatan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan. Laporan secara berkala yang dimaksud di antaranya melalui pengoptimalan rute, pengefektifan jumlah pesawat, hingga optimalisasi pendapatan kargo.

Pengoperasian rute akan difokuskan pada rute-rute yang menguntungkan baik di pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu, akan ada pengurangan rute sebesar 41 persen dibandingkan pada 2019, dengan jumlah destinasi penerbangan menurun 24 persen.

Berdasarkan laporan, Garuda akan mengurangi jumlah pesawatnya dari 202 menjadi 143 di 2022 sebelum menambahkan kembali menjadi 188 pesawat di 2026 mendatang. Perusahaan juga akan menurunkan harga sewa dengan menerapkan periode PBH atau power by the hour setelah restrukturisasi dan negosiasi kontrak sewa pesawat agar harga sewa dapat diturunkan.

Baca  BYAN : Harga Wajar BYAN 2022, Harga, Kinerja Dan Kenaikan Sahamnya TINGGI BANGET Kaya SULTAN

Kemudian, Panja mendesak Garuda untuk melaksanakan tata kelola yang baik (good corporate governance) secara baik dan konsisten dalam menjamin keberlangsungan Garuda secara berkelanjutan.

Sumber :

1. https://www.idxchannel.com/

2. https://market.bisnis.com/

3. https://ekbis.sindonews.com/

4. https://finance.detik.com/

5. https://www.cnnindonesia.com/

6. https://finance.detik.com/

(Sudah dibaca 169 kali, Yang membaca hari ini 1 orang)

Yuk share pendapatmu di bawah ini